RDP dengan Komisi C DPRD Sumut, Boasa Simanjuntak Ketua FPPH: Terjadi Pembodohan, Pungli dan Indikasi Korupsi oleh Jasa Raharja Sumut

indonesiasatu, 25 Jan 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

MEDAN - Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama FPPH (Forum Peduli Proses Hukum), Organda Sumatera Utara, Jasa Raharja Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Sumatera Utara dan PP2Rd Sumatera Utara pada Hari Rabu (23/01/2019) di ruang Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kesempatan RDP tersebut, Ketua FPPH (Forum Peduli Proses Hukum) Boasa Simanjuntak memaparkan bahwa sejak tahun 2002 sampai tahun 2018 telah terjadi Pembodohan, pungli dan terindikasi terjadi Korupsi terkait IWKBU (Iuran Wajib Kenderaan Bermotor Umum) dan dana pertanggungan asuransi karena ini tidak bisa diaudit.

Lanjutnya, dimana selama ini Pihak Jasa Raharja Sumatera Utara mengkaitkan IKWBU tercatat dan diatur dalam UU no. 33 Tahun 1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang jo PP nomor 17 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Ternyata tidak tercatat dan sesuai dengan undang-undang tersebut.

Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Indra Sakti Batubara dari Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Utara dan juga dihadiri Satri Yudha (PKS), Abdul Mannan (Gerindra) berlangsung sedikit tegang disaat Juara Amin Tua Hasibuan (FPPH : Bagian Hukum dan Advokasi) merasa tersinggung dan keberatan yang disampaikan oleh salah seorang peserta dari Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (P2RD) Fadly yang menyatakan tentang bahasa peraturan dengan kata “Setahu saya” dan begitu juga dari pihak Organda Sumut yang mengaku sebagai wakil ketua (Tahe Nainggolan) menyatakan sudah ada MoU antara Jasa Raharja dengan Organda Pusat (DPP).

Menurut Juara Amin Tua Hasibuan bahwa FPPH membawa data untuk RDP tetapi pihak P2RD dan Jasa Raharja tidak membawa data dan terkesan membuat bahwa RDP ini tidak akan bisa mengambil satu keputusan apapun dan harus ditunda.

H. Muchrit Muis Nst (Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara) mengatakan, “lebih baik masalah RDP ini dilanjutkan lagi dengan RDP lanjutan dengan gabungan dari Komisi A, C dan D biar klop semuanya dengan pihak terkait dan direncakan akan dilajutkan sekira dua bulan kedepan."

Sedangkan menurut Humasy FPPH Muhammad Arifin sewaktu dikonfirmasi pada hari Jumat (25/01/2019) kepada awak media indonesiasatu.co.id mengatakan, bahwa benar telah dilakukan RDP diruangan Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara pada beberapa waktu yang lalu dan tujuan RDP masalah IWKB dan Tanggungan Kecelakaan untuk mendapatkan kebenaran bukan pembenaran.

“Tujuan RDP masalah IWKB dan Tanggungan Kecelakaan ini untuk mendapatkan kebenaran dan bukan pembenaran, sebab menurut keterangan tadi di RDP oleh Ketua Boasa Simanjuntak bahwa ini sudah terjadi dari tahun 2002 dan masih berlangsung sampai saat ini", ujar Muhammad Arifin. Edward Banjarnahor

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu